Ketegasan Listrik Harus Tepat Sasaran

Listrik bersubsidi sebenarnya disalurkan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan tetapi pada kenyataannnya listrik disalurkan ke sasaran yang tidak tetap. Listrik lebih disalurkan ke sektor – sektor yang bersifat konsumtif ke sektor yang lebih kegiatannya produktif.  Setengah dari subsidi listrik diberikan pemerintah kurang tepat secara nasional. Listrik yang bersubsidi, yaitu dengan daya 450 VA dan 900 VA dimanfaatkan oleh kalangan menengah atas juga. Padahal setiap tahun dalam pembuatan APBN presiden selalu menganggarkan untuk subsidi listrik tetapi masih banyak saja warga yang tidak bisa menikmati listrik, terutama warga Indonesia yang tinggal di permukiman pendalaman sangat minim sekali untuk penerangannya.

Kesalahan dalam menyalurkan subsidi listrik karena sasaran pola dalam menyalurkannya dilakukan dengan mudah dan tidak akan banyak pekerjaan yaitu dengan cara memberikan subsidi ke semua pelanggan yang memasang daya 450 VA dan 900 VA. Pola menyalurkan subsidi ini juga sama seperti subsidi BBM, memberikan subsidi bahan bakar jenis premium sedangkan banyak kendaraan pribadi terutama mobil yang menikmati subsidi tersebut. Masyarakat yang miskin dan tidak memiliki mobil tidak bisa menikmati subsidi.

Namun kini pemerintah telah berupaya dalam perbaiki sasaran subsidi listrik dengan cara mapping data warga miskin, kriteria warga yang miskin dari data mapping juga harus diperjelas. Kemudian listrik bersubsidi tersebut harus disalurkan ke warga – warga tersebut yang sudah di data.

OJK dan KPK Mulai Kerja Sama

Untuk demi memberantas korupsi dan memajukan negara Indonesia, para lembaga – lembaga negara bekerja sama membuat perencanaan usaha – usaha dan melaksanakan tindakan dari perencanaan tersebut secara bersama – sama. Lembaga – lembaga negara yang telah bekerja sama adalah OJK dan KPK dalam memberantas korupsi. Diharapkan dengan kerja sama antara OJK dan KPK semakin efektif dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dalam bidang sektor jasa keuangan di Indonesia ini yang semakin berkembang dalam tindakan korupsi. Kerja sama antara OJK dan KPK tidak hanya pada pemerintahan saja tetapi juga untuk sektor lainnya.

Kerja sama antara OJK dan KPK adalah wujud dari pelaksanaan tindakan pemerintah dalam Good Governance OJK untuk industri jasa keuangan yang sudah menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Dalam penerapan Good Governance di bidang industri jasa keuangan, OJK masih selalu terus dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja dan kualitas dalam penerapan Good Governance menangani industri jasa keuangan. Karena jika keputusan – keputusan yang diambil kurang efektif bisa menimbulkan krisis keuangan seperti tahun 1998 dan 2008. Upaya yang dilakukan OJK dan KPK dalam kerja sama ini, yaitu :

  • Tetap melaksanaan tugas dan wewenangnya masing – masing
  • Pertukaran informasi dan data
  • Kerja sama dalam menetapkan program untuk pencegahan tindak pidana korupsi
  • Sebagai narasumber dalam pelaksanaan tugas masing - masing
  • OJK dikhususkan ahli dalam menangani perkara kasus tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan

OJK juga khusus menangani lembaga keuangan maupun lembaga non – keuangan sehingga peluang untuk korupsi di negara Indonesia dapat ditangani dengan cepat.

Klien Kami "saat ini"