Ketegasan Listrik Harus Tepat Sasaran

Listrik bersubsidi sebenarnya disalurkan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan tetapi pada kenyataannnya listrik disalurkan ke sasaran yang tidak tetap. Listrik lebih disalurkan ke sektor – sektor yang bersifat konsumtif ke sektor yang lebih kegiatannya produktif.  Setengah dari subsidi listrik diberikan pemerintah kurang tepat secara nasional. Listrik yang bersubsidi, yaitu dengan daya 450 VA dan 900 VA dimanfaatkan oleh kalangan menengah atas juga. Padahal setiap tahun dalam pembuatan APBN presiden selalu menganggarkan untuk subsidi listrik tetapi masih banyak saja warga yang tidak bisa menikmati listrik, terutama warga Indonesia yang tinggal di permukiman pendalaman sangat minim sekali untuk penerangannya.

Kesalahan dalam menyalurkan subsidi listrik karena sasaran pola dalam menyalurkannya dilakukan dengan mudah dan tidak akan banyak pekerjaan yaitu dengan cara memberikan subsidi ke semua pelanggan yang memasang daya 450 VA dan 900 VA. Pola menyalurkan subsidi ini juga sama seperti subsidi BBM, memberikan subsidi bahan bakar jenis premium sedangkan banyak kendaraan pribadi terutama mobil yang menikmati subsidi tersebut. Masyarakat yang miskin dan tidak memiliki mobil tidak bisa menikmati subsidi.

Namun kini pemerintah telah berupaya dalam perbaiki sasaran subsidi listrik dengan cara mapping data warga miskin, kriteria warga yang miskin dari data mapping juga harus diperjelas. Kemudian listrik bersubsidi tersebut harus disalurkan ke warga – warga tersebut yang sudah di data.

Kebijakan Pemerintah Untuk Mencapai Target Penerimaan APBN 2016

Jasakonsultankeuangan.co.id - Salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai target penerimaan APBN 2016 sebesar Rp.139,82 triliun adalah dengan menaikan tarif cukai hasil tembakau secara rata-rata sebesar 11,5% dan beban cukainya dinaikkan berkisaran mulai dari Rp.0,- sampai dengan Rp.70,-/batang. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2016. Selain untuk mencapai target penerimaan APBN 2016, kenaikan tarif ini juga agar menyamakan penerimaan pendapatan negara seperti APBN 2015 sebesar Rp.120 triliun.

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan kenaikan tarif hasil tembakau yaitu :

  1. tingkat harga;
  2. jenis hasil tembakau (buatan tangan atau mesin);
  3. golongan pabrik (kecil, menengah, dan besar);
  4. jenis rokok : Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 11,4% - 15,6%, Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 12,9% - 16,4%, dan Sigaret Kretek Tangan sebesar 0% - 12%.

Ada beberapa ketentuan yang tidak dinaikkan tarifnya, yaitu :

  1. pabrik sigaret kretek tangan kecil batasan produksi sampai dengan 50 juta batang/tahun (SKT gol. III b);
  2. untuk jenis Klobot (KLB), Kelembak Menyan (KLM), Tembakau Iris (TIS), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengelolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Tujuan tidak menaikkan tarif untuk ketentuan tersebut agar menjaga kestabilan ekonomi pabrik sigaret kecil dan menjaga tenaga kerja.

Untuk tarif cukai hasil tembakau diimpor ditetapkan akan sama dengan tarif cukai tertinggi sesuai dengan masing – masing golongan hasil tembakau di dalam negeri.

Agar harga rokok tidak terlalu murah dipasaran maka pemerintah juga mengatur dalam kebijakan menyesuaikan batasan Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan untuk semua jenis dan semua golongan hasil tembakau sesuai dengan perkembangan harga transaksi yang beredar pada pasaran.

Jika dilihat dari segi kesehatan dan target penerimaan APBN 2016 kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau memang sangat berdampak positif untuk negara dan sangat baik dilaksanakan karena jika harga rokok naik maka masyarakat akan mencoba berhenti merokok dan akan mengurangi konsumsi rokok maka tingkat kesehatan masyarakat akan membaik. Serta karena salah satu pendapatan negara merupakan dari penerimaan bea cukai maka otomatis akan menaikkan pendapatan APBN. Pemerintah sangat bagus masih memperhatikan pabrik rokok yang masih kecil dan memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja demi perekonomian negara tetap berlangsung baik. Tidak mementingkan hanya pendapatan negara yang akan naik pada tahun tersebut saja tetapi juga masa depan perekonomian negara. Dan pemerintah juga teliti dalam menetapkan kebijakan kenaikan ini, memerintah menetapkan tarif tembakau impor disamakan dengan tarif cukai tertinggi dengan hasil tembakau di dalam negeri. Itu berarti memerintah menghalangi pengusaha untuk tidak impor dan mengunakan tembakau dalam negeri saja.

Tetapi jika dilihat dari segi negatifnya, maka akan memperluas peluang para koruptor untuk menguras dana yang berasal dari dampak kenaikan tersebut. Seperti halnya pajak untuk mencapai target penerimaan negara, para pihak – pihak dari perpajakan negara yang bersangkutan mengejar para pengusaha dan orang kaya yang memiliki sekiranya akan memiliki dalam pajak. Yang memiliki masalah akan dibuat kesulitan – kesulitan dan pada akhirnya akan meminta bantu dengan memberikan uang suap pada pihak tersebut untuk dibantu proses menjadi lebih ringan. Karena tarif yang ditetapkan tinggi dan tidak main – main akan menimbulkan penyelundupan atau penggelapan rokok – rokok dan tembakau – tembakau yang illegal. Dan akan berdampak buruk ke petani tembakau dan pengusaha rokok karena pendapatannya berkurang.

Klien Kami "saat ini"