Pajak Transportasi Online dan Offline Harus Sama

Gubernur Jakarta, Ahok menyarankan mengenai permasalahan taksi online dan taksi offline yang memiliki plat kuning dan plat hitam harus sama regulasinya terutama dalam pajak. Transportasi taksi online sama seperti taksi offline sama – sama menguntungkan warga namun peraturannya harus sama. Ahok tidak ingin perlakuan taksi online berbeda dengan taksi offline dalam membayar pajak kendaraan atau pun hal lainnya. Jika taksi online dibiarkan saja dengan tarif pajak plat hitam maka tidak adil dengan taksi yang berplat kuning dan peraturan pool taksi juga harus legal agar dapat bersaing secara sehat. Setiap usaha atau bisnis harus mengikuti peraturan negara dan membayar pajak sesuai dengan peraturannya yang sesuai dengan bidang bisnisnya.

Syarat taksi yang resmi adalah :

  • Membayar pajak sesuai dengan bidang usaha
  • Menyediakan pool dan bengkel
  • Mempunyai KIR
  • Dalam pencatatan akuntansinya jelas
  • Ada asuransi untuk setiap mobil
  • Memiliki izin yang jelas

Dalam perhitungan pajak transportasi plat kuning dan plat hitam berbeda dan setiap perusahaan harus menjadi PKP dan memiliki NPWP serta harus lapor pajak bulanan dan pajak tahunan. Jika transportasi dengan plat kuning maka transportasi tersebut diperuntukan untuk kendaraan umum dan jika untuk kendaraan berplat hitam, kendaraan tersebut hanya untuk kendaraan pribadi dan pengenaan tarifnya juga berbeda. Tidak adil bagi usaha taksi lain jika dibedakan.

Sistem Pelaporan Pajak Terbaru e-filing

Dirjen pajak dan pemerintah semakin memanfaatkan kecanggihan perkembangan teknologi untuk mempermudahkan wajib pajak dalam mengurus perpajakan dan menangani kekurangan tenaga kerja dalam dirjen pajak. Baru – baru ini pemerintah dan dirjen pajak telah membuat layanan yang mempermudahkan wajib pajak untuk melaporakan SPTnya sehingga saat pelaporan wajib pajak tidak perlu antri lama – lama untuk melaporkan SPTnya. Layanan tersebut yang ditingkatkan oleh dirjen pajak adalah dengan layanan e – filing, e – filing adalah cara penyampaian atau pelaporan SPT dengan cara elektronik yang dilakukan online dan real time yang dapat diakses melalui website dirjen pajak atau penyedia layanan SPT elektronik.

SPT tahunan PPh orang pribadi dan badan pun sudah dapat menggunakan langsung pelaporan dengan layanan e – filing. Dan penyampaian SPT pajak lainnya juga dapat dilaporkan menggunakan layanan e – filing yang berupa Loader e – SPT, SPT tersebut sebelumnya sudah dibuat melalui aplikasi e – SPT. Tetapi sebelum menggunakan e – filing, wajib pajak orang pribadi ataupun badan harus mengajukan permohonan e – FIN pada KPP tempat NPWP wajib pajak terdaftar dengan syarat dokumen, yaitu :

  • Fotocopy KTP;
  • Fotocopy NPWP;
  • Formulir pengajuan e – FIN.

Setelah e – FIN sudah kita miliki maka batas waktu untuk mendaftarkannya pada layanan e – filing hanya 30 hari. Proses penggunaan e – filing akan selalu menggunakan email, jadi pastikan Anda memiliki email, email tersebut valid, dan Anda selalu ingat alamat email dan passwordnya.

Dirjen Pajak Menggunakan Aplikasi Geotagging

Saat ini Dirjen Pajak benar – benar memanfaatkan perkembangan IT dan internet untuk mengejar target pajak untuk APBN 2016. Pada saat ini Dirjen Pajak menggunakan aplikasi Geotagging untuk meningkatkan kinerja Dirjen Pajak. Dan karena Dirjen Pajak masih kekurangan tenaga kerja sedangkan jumlah peningkatan wajib pajak tiap tahunnya meningkat. Sehingga para pegawai perpajakan tidak perlu melihat ke rumah dan tempat usaha satu per satu. Dengan aplikasi Geotagging ini Dirjen Pajak akan mengambil foto usaha – usaha yang ramai kemudian akan dicocokan dengan data – data NPWP wajib pajak usaha tersebut dengan tujuan pengecekan kebenaran wajib pajak dalam membayar pajak dan mengecek apakah usaha tersebut sudah terdaftar dalam perpajakan. Dengan aplikasi Geotagging ini Dirjen Pajak dan KPP akan lebih dekat dengan wajib pajak dan masyarakat.

Aplikasi Geotagging adalah aplikasi berbasis website yang menggunakan peta seperti pada Google Maps. Semua KPP akan diberikan aplikasi tersebut untuk memantau wajib pajak dan mencari wajib pajak yang curang. Jika ketika wajib pajak dideteksi Geotagging tidak mempunyai NPWP maka akan bertanda warna merah dan KPP setempat akan memberikan surat peringatan. Dengan aplikasi ini, Dirjen Pajak dan KPP setempat dapat menyelidiki objek – objek pajak yang berpotensi. Hanya cukup mendokumentasikan kemudian dari sistem dicocokan dengan data – data wajib pajak. Untuk aplikasi Geotagging Dirjen Pajak tidak terlalu memakan biaya yang terlalu banyak sehingga tidak menggunakan uang negara dan lebih efisien. Pada saat ini Dirjen Pajak sedang memasukan titik koordinat lokasi KPP di seluruh Indonesia, ditargetkan pada bulan April 2016 KPP sudah bisa menggunakan aplikasi Geotagging.

Fungsi Konsultan Pajak Untuk Perusahaan

Jasa Konsultan Keuangan - Peraturan atau ketentuan perpajakan di Indonesia ini sangat banyak sekali dan hal tersebut dapat membuat wajib pajak bingung dengan sistem perpajakan di Indonesia. Khususnya untuk perusahaan – perusahaan di Indonesia, banyak sekali urusan perpajakan dalam perusahaan. Tidak sebanding dengan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi lebih dapat dikatakan lebih mudah daripada wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi dapat dimengerti secara cepat dan peraturan atau ketentuannya juga tidak sesulit dan sebanyak wajib pajak badan. Banyak hal yang harus dilaporkan oleh wajib pajak badan, seperti contohnya : PPN, PPh 25, PPh 23, PPh 21, dan lain – lain.

Pemerintah lebih mendetailkan untuk urusan wajib pajak badan karena pendapatannya lebih besar daripada wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan konsultan pajak untuk membantu perusahaan menyelesaikan urusan perpajakannya. Perusahaan tidak ingin bermasalah dengan negara karena jika sudah berurusan dengan negara maka akan sulit untuk kegiatan operasional perusahaan dan akan terkena sanksi yang cukup berat. Misalnya, seperti perusahaan yang didirikan di Indonesia dan berproduksi di Indonesia maka harus mempunyai NPWP, jika tidak punya NPWP maka perusahaan lain akan bertanya – tanya mengenai identitas perusahaannya.

Banyak perusahaan yang terlibat kasus perpajakan karena mereka kurang paham dengan sistem dan peraturan perpajakan. Jika sudah terkena kasus perpajakan disini peran konsultan pajak, konsultan pajak membantu untuk menyelesaikan. Dan apalagi ketika memasuki masa pelaporan SPT tahunan, maka peran konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk membuat laporan fiskal yang akan dilaporkan ke KPP setempat. Laporan fiskal adalah laporan keuangan yang berdasarkan peraturan - peraturan perpajakan. Dan pada akhir tahun banyak sekali jenis pajak yang harus dilaporkan oleh wajib pajak badan. Maka wajib pajak badan harus menginput dan merekap transaksi dan bukti yang berkaitan dengan perpajakan. Pada saat akhir tahun keuntungan dari menggunakan konsultan pajak sangat sekali terasa membantu wajib pajak.

Konsultan pajak dapat disebut sebagai patner dan diibaratkan jika dalam hukum, konsultan pajak adalah seperti pengacara wajib pajak.

Fungsi lain dari konsultan pajak, yaitu :

  • Membantu mengurus dan menyiapkan yang akan dilapor sesuai ketentuan perpajakan untuk suatu perusahaan
  • Karena wajib pajak badan tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan perkembangan perpajakan maka konsultan pajak berfungsi untuk mengatur pajak perusahaan sesuai perkembangan peraturan yang berlaku
  • Konsultan pajak memberikan bimbangan untuk wajib pajak
  • Konsultan pajak dapat menekan biaya dalam membayar pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan
  • Dengan menggunakan jasa konsultan pajak dapat mengurangi resiko kesalahan dalam perpajakan
  • Mengurangi beban perusahaan, perusahaan dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya
  • Konsultan pajak akan mendampingi jika terjadi pemerikasaan, pengajuan banding, dan keberatan

Walaupun dalam perusahaan terdapat staff accounting ataupun staff pajak tetapi sama saja tidak dapat semua perkembangan perpajakan dapat diketahui karena berbeda dengan konsultan pajak, konsultan pajak adalah profesi yang khusus menangani perpajakan. Khususnya untuk perpajakan yang berurusan dengan luar negeri.

Jadi, konsultan pajak sangat up to date sekali untuk perkembangan pajak mulai dari cara perhitungan, tata cara pengisian lampiran, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak. Konsultan pajak juga memiliki komunitas. Bahkan untuk sistem perpajakan secara online dan sistem pajak secara program, konsultan pajak lebih berpengalaman dan bahkan konsultan pajak mempunyai program tersendiri untuk memudahkan pekerjaannya.

PKP Wajib Pakai E-faktur

Dengan perkembangan teknologi semua kegiatan transaksi bisnis dan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Teknologi sangat membantu dalam hal apapun. Seperti yang dilakukan pemerintah, salah satu cara untuk memudahkan wajib pajak dalam urusan perpajakan maka pemerintah menggunkan sistem – sistem teknologi. Pada saat ini PKP (Pengusaha Kena Pajak) sudah diwajibkan menggunakan e-faktur untuk PPN, PPN masukan maupun PPN keluaran. Dengan sistem e-faktur ini bertujuan agar PKP tidak kesulitan dan repot dalam membuat PPN. Dan di sisi lain, agar PKP tidak dapat bermain – main dengan pajak.

Pemerintah sudah mengembangkan program – program berbasis teknologi dalam perpajakan. Jika dulu faktur dibuat secara manual dan nomor faktur dapat diminta ke KPP setempat serta bila salah dapat diganti dengan nomor faktur yang sama dengan yang salah. Saat ini karena sudah menggunakan sistem teknologi secara online yang didukung dengan internet, e-faktur untuk PPN masukan hanya cukup diinput :

  • Nama lawan transaksi
  • NPWP lawan transaksi
  • DPP
  • Tanggal faktur
  • PPN
  • Dapat dikreditkan ke masa pajak berapa

Sistem e-faktur akan saling berhubungan dengan sistem Dirjen pajak sehingga tidak ada PKP yang dapat bermain curang. E-faktur yang sudah diterbitkan memiliki masa waktu tenggang 3 bulan untuk dapat dikreditkan.

Untuk PPN keluaran, PKP juga cukup menginput detail – detail transaksi dan kemudian PPN masukan atau PPN keluaran di upload untuk dibubuhkan dengan barcode. Jika faktur sudah di upload tetapi salah maka masih bisa diganti. Jika nomor faktur awal diawali 010 maka ketika diganti berubah menjadi 011.  Pada aplikasi e-faktur juga PKP dapat membuat SPT masa PPN secara otomatis. Dan untuk nomor e-faktur juga PKP dapat meminta secara online melalui web pajak atau dapat meminta secara manual ke KPP Anda terdaftar.

Tetapi kendalanya terdapat pada alamat lawan transaksi, alamat lawan transaksi harus sesuai dengan alamat yang didaftarkan ke KPP. Dan lawan transaksi wajib mengisi kecamatan, RT, RW, blok, dan kelurahan. Untuk RT, RW, dan blok jika tidak ada dapat diganti dengan 000 tetapi untuk kelurahan dan kecamatan wajib diisi. PKP harus meminta kedetailan alamat lawan transaksi. Dengan program aplikasi e-faktur maka membuat transaksi PKP lebih teliti dan terinci.

Pembayaran Pajak Dipermudah Dengan Kode Billing

Jasa Konsultan Keuangan - Mulai awal tahun 2016 kemarin per tanggal 1 Januari 2016, semua wajib pajak untuk pajak apapun sudah dapat menggunakan kode e-billing dan diwajibkan menggunakan kode billing untuk pembayaran semua jenis pajak. Untuk pembayaran pajak dengan kode e-billing Anda dapat menyetor di :

Bank – bank yang telah ditetapkan Dirjen pajak, seperti BCA, BNI, Mandiri, dan BRI

  • Kantor pos
  • Mesin ATM
  • Internet banking

Wajib pajak sekarang ini tidak perlu membuat secara manual, wajib pajak sebelumnya harus registrasi terlebih dahulu pada web pajak dengan memasukan NPWP dan alamat email. Pada alamat email tersebut akan dikirim password untuk login. Kemudian jika Anda akan membayar pajak, Anda hanya memasukkan nominalnya, masa pajak dan jenis pajak yang ingin dibayarkan kemudian kode ebilling akan di cetak. Anda dapat mendownload SSP dengan format PDF.

Tujuan Dirjen pajak membuat sistem e-billing adalah untuk peningkatan layanan perpajakan dan memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan dalam membayar pajak. Pemerintah sangat sadar dengan perkembangan teknologi maka pemerintah membuat sistem ebilling yang didukung dengan jaringan internet. SSP (Surat Setoran Pajak) yang sudah terdapat kode billing memilik masa waktu tenggang. Tetapi tidak perlu khawatir karena jika melewati masa waktu tenggang wajib pajak dapat membuatnya kembali. Dengan sistem pembayaran pajak secara online ini membuat wajib pajak juga tidak perlu selalu membuat lampiran - lampiran dalam pelaporan pajak terlalu banyak dan tidak perlu minta SSP pada kantor pajak.

Karena pembayaran pajak sudah online bukan berarti Anda tidak perlu mengarsip SSP, Anda juga perlu mengarsip. Pembayaran pajak akan diakui jika Anda memilik bukti SSP dan disertai dengan Bukti Penerimaan Negara walaupun Anda memberikan bukti rekening koran, struk transfer ataupun screenshot internet banking.

 

Klien Kami "saat ini"