Tata Cara Jurnal Umum Dalam Akuntansi

Untuk mencatat transaksi – transaksi pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan maka dalam Akuntansi harus dicatat menggunakan jurnal umum. Pencatatan jurnal umum harus dicatat secara kronologis. Untuk mengisi jurnal umum menggunakan sistem double entry atau berpasangan. Penemu sistem pencatatan akuntansi double entry adalah bapak Akuntansi, Luca Pacioli pada saat revolusi Inggris. Pencatatan transaksi pada jurnal umum merupakan materi dasar juga yang harus dipahami karena jurnal umum menjadi langkah awal dalam membentuk laporan keuangan.

Berikut ini bentuk jurnal umum

Bentuk Jurnal Umum

Bentuk Jurnal Umum

Dalam jurnal umum terdapat sisi debet dan sisi kredit,  jika kita mencatat suatu transaksi maka kedua sisi tersebut harus balance dan ingat sisi kredit nama akunnya harus menjorok ke dalam. Masih banyak orang yang masih bingung dengan sistem menjurnal karena mereka bingung untuk memasukan ke akun mana dan jika jurnal salah maka semua siklus akuntansi Anda akan salah. Jurnal umum akan menjadi dasar dan pedoman Anda dalam membuat laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahan – kesalahan dalam menjurnal dan untuk memudahkan Anda dalam memilih bagian akun mana yang dijurnal maka Anda harus mengetahui saldo normal dari setiap kelompok akun.

Saldo Normal Kelompok Akun

Saldo Normal Kelompok Akun

Untuk membuat jurnal akuntansi juga memerlukan beberapa langkah, yaitu :

  • - Identifikasi nama perkiraan mana dan kelompok akun apa yang berhubungan dengan transaksi
  • - Identifikasi untuk saldonya akan mengurangi atau menambah. Perhatikanlah saldo normal dan jenis kegiatan transaksinya untuk mengidentifikasinya.
  • - Telitilah dalam menulis nominal transaksi, jangan sampai salah tulis. Bila perlu cek kembali beberapa kali angka yang ditulis dengan angka yang ada di bukti transaksi.

Berikut beberapa contoh transaksi dan jurnal umumnya :

2006    1          M. Abas menginvestasikan Rp.2.000.000,- dalam perusahaannya PT XXX

Mei      2          Perusahaan membayar Rp.200.000,- untuk sewa kantor bulan pertama

3          Diterima sebanyak Rp.1.000.000,- sebagai uang jasa dari pelanggan tunai

4          Dibeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp.1.000.000,-

5          Dibayar hutang sebesar Rp.500.000,- kepada toko Peramata

Jurnal Umum

Jurnal Umum

Kebijakan Pemerintah Untuk Mencapai Target Penerimaan APBN 2016

Jasakonsultankeuangan.co.id - Salah satu kebijakan pemerintah untuk mencapai target penerimaan APBN 2016 sebesar Rp.139,82 triliun adalah dengan menaikan tarif cukai hasil tembakau secara rata-rata sebesar 11,5% dan beban cukainya dinaikkan berkisaran mulai dari Rp.0,- sampai dengan Rp.70,-/batang. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2016. Selain untuk mencapai target penerimaan APBN 2016, kenaikan tarif ini juga agar menyamakan penerimaan pendapatan negara seperti APBN 2015 sebesar Rp.120 triliun.

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan kenaikan tarif hasil tembakau yaitu :

  1. tingkat harga;
  2. jenis hasil tembakau (buatan tangan atau mesin);
  3. golongan pabrik (kecil, menengah, dan besar);
  4. jenis rokok : Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 11,4% - 15,6%, Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 12,9% - 16,4%, dan Sigaret Kretek Tangan sebesar 0% - 12%.

Ada beberapa ketentuan yang tidak dinaikkan tarifnya, yaitu :

  1. pabrik sigaret kretek tangan kecil batasan produksi sampai dengan 50 juta batang/tahun (SKT gol. III b);
  2. untuk jenis Klobot (KLB), Kelembak Menyan (KLM), Tembakau Iris (TIS), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengelolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Tujuan tidak menaikkan tarif untuk ketentuan tersebut agar menjaga kestabilan ekonomi pabrik sigaret kecil dan menjaga tenaga kerja.

Untuk tarif cukai hasil tembakau diimpor ditetapkan akan sama dengan tarif cukai tertinggi sesuai dengan masing – masing golongan hasil tembakau di dalam negeri.

Agar harga rokok tidak terlalu murah dipasaran maka pemerintah juga mengatur dalam kebijakan menyesuaikan batasan Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan untuk semua jenis dan semua golongan hasil tembakau sesuai dengan perkembangan harga transaksi yang beredar pada pasaran.

Jika dilihat dari segi kesehatan dan target penerimaan APBN 2016 kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau memang sangat berdampak positif untuk negara dan sangat baik dilaksanakan karena jika harga rokok naik maka masyarakat akan mencoba berhenti merokok dan akan mengurangi konsumsi rokok maka tingkat kesehatan masyarakat akan membaik. Serta karena salah satu pendapatan negara merupakan dari penerimaan bea cukai maka otomatis akan menaikkan pendapatan APBN. Pemerintah sangat bagus masih memperhatikan pabrik rokok yang masih kecil dan memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja demi perekonomian negara tetap berlangsung baik. Tidak mementingkan hanya pendapatan negara yang akan naik pada tahun tersebut saja tetapi juga masa depan perekonomian negara. Dan pemerintah juga teliti dalam menetapkan kebijakan kenaikan ini, memerintah menetapkan tarif tembakau impor disamakan dengan tarif cukai tertinggi dengan hasil tembakau di dalam negeri. Itu berarti memerintah menghalangi pengusaha untuk tidak impor dan mengunakan tembakau dalam negeri saja.

Tetapi jika dilihat dari segi negatifnya, maka akan memperluas peluang para koruptor untuk menguras dana yang berasal dari dampak kenaikan tersebut. Seperti halnya pajak untuk mencapai target penerimaan negara, para pihak – pihak dari perpajakan negara yang bersangkutan mengejar para pengusaha dan orang kaya yang memiliki sekiranya akan memiliki dalam pajak. Yang memiliki masalah akan dibuat kesulitan – kesulitan dan pada akhirnya akan meminta bantu dengan memberikan uang suap pada pihak tersebut untuk dibantu proses menjadi lebih ringan. Karena tarif yang ditetapkan tinggi dan tidak main – main akan menimbulkan penyelundupan atau penggelapan rokok – rokok dan tembakau – tembakau yang illegal. Dan akan berdampak buruk ke petani tembakau dan pengusaha rokok karena pendapatannya berkurang.

Warisan Sebenarnya Kena Pajak Atau Tidak ?

Jasakonsultankeuangan.co.id - Warisan adalah harta benda yang diserahkan pewaris kepada ahli waris. Tahukah Anda bahwa warisan juga terdapat dalam peraturan perpajakan Indonesia ? Mengapa warisan bisa terdapat dalam peraturan perpajakan di Indonesia ? Karena dalam perpajakan, warisan dinyatakan termasuk dalam tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris. Untuk semua jenis warisan, harta bergerak seperti emas, mobil, dan perak maupun warisan tidak bergerak seperti ruko, rumah, dan tanah.

Walaupun sebagai tambahan penghasilan ahli waris tetapi di dalam salah satu aturan pajak yaitu pasal 4 ayat (3) huruf B UU PPh Tahun 1983 menyatakan bahwa warisan bukanlah objek pajak. Tetapi walaupun begitu harus tetap perhatikan apakah warisan tersebut sudah dibagikan atau belum. Ketentuan warisan sudah dibagikan atau belum dibagikan dapat berpengaruh ke pajak. Berikut penjelasannya :

  • Warisan Belum Dibagikan

Berarti dalam point ini, harta tersebut masih menggunakan atas nama pewaris. Dan karena masih menggunakan nama pewaris berarti masih menggunakan NPWP pewaris. Maka demikian harta tersebut masih tetap dibayarkan pajaknya karena masih menjadi harta milik pewaris walaupun yang membayarkan ahli waris.

  • Warisan Sudah Dibagikan

Jika sudah dibagikan maka harta warisan tersebut bukanlah objek pajak lagi dan ahli waris bebas dari pembayaran pajak atas harta warisan tersebut. Tetapi ada beberapa syarat untuk memastikan bahwa Anda bebas atas pajak warisan tersebut. Syaratnya yaitu :

  1. Mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh). Untuk mendapatkan SKB PPh tersebut ada syaratnya juga, yaitu :
  • pastikan dalam SPT tahunan pewaris sudah dilaporkan dan perhitungan pajaknya sudah disetorkan;
  • pewaris dan ahli waris masih mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan.
  1. Bila warisan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan maka terdapat dokumen seperti PBB, dan lain – lain sudah dilunasi serta dokumen hak peralihan.
  2. Laporlah ke KPP pewaris untuk menghapuskan NPWP pewaris karena pewaris sudah meninggal duni.

Dan ada juga warisan yang termasuk kena pajak, jika warisan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, Anda tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan tetapi dikenakan pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut. Untuk pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan tergantung pada masing – masing daerah karena masing – masing daerah tarifnya berbeda. Tetapi jika tanah dan/bangunan kurang dari Rp.300.000.000,- maka Anda bebas dari pajak perolehan atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Jika ahli waris tidak mempunyai hubungan sedarah dalam satu garis keturunan dengan pewaris maka ahli waris akan dikenakan pajak dengan besar tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Apa Dan Bagaimana Penyusunan Neraca Saldo Akuntansi ?

Jasakonsultankeuangan.co.id - Neraca saldo yang biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah Trial Balance. Yang perlu diingat adalah neraca saldo berbeda dengan neraca. Neraca saldo adalah salah satu siklus akuntansi yang disusun setelah buku besar yang berisi total saldo dari transaksi – transaksi yang terjadi dari masing – masing akun, sedangkan neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang khusus menyajikan assets, hutang, dan modal perusahaan. Sumber penyusunan neraca saldo berasal dari buku besar sehingga neraca saldo disusun dengan tujuan untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit akun buku besar apakah balance atau tidak. Neraca saldo sangat membantu dalam membuat jurnal penyesuaian dan dalam membuat neraca lajur. Neraca saldo sebenarnya merupakan termasuk tahapan pengikhtisaran siklus akuntansi karena disusun hanya pada saat akhir periode dan pada waktu yang diperlukan saja.

Dengan neraca saldo bila terdapat kesalahan pada pemasangan jurnalnya maka dapat diketahui dari terlihatnya perbedaan sisi debit dan sisi kredit neraca saldo. Dalam menyusun neraca saldo, jika perusahaan menggunakan buku besar bentuk stafel bentuk rangkap untuk penyusunannya hanya tinggal melihat saldo akhir paling bawah di setiap masing – masing akun. Namun untuk perusahaan yang menggunakan buku besar berbentuk skontro T dan bentuk horizontal maka kita terlebih dahulu harus menghitung saldo akhir dari masing – masing akun dengan cara menjumlahkan sisi debet dan sisi kredit kemudian dikurangkan mencari selisihnya. Jumlah debet, kredit, dan saldo akhir tersebut ditulis dengan pensil sehingga proses perhitungan saldo dapat dihapus, cara ini disebut pencil footing. Jika suatu akun jumlah debet lebih besar dari jumlah kredit maka dicatat saldo akhirnya pada neraca saldo pada sisi debet dan sebaliknya atau lebih mudahnya Anda dapat mencatat saldo sesuai dengan saldo awal masing – masing akun tetapi dengan syarat Anda harus hafal dengan saldo normal di setiap kelompok akun.

Bagaimana Cara Posting Buku Besar Akuntansi ?

Buku Besar Bersaldo Rangkap

Jasakonsultankeuangan.co.id -
Langkah – langkah pencatatan ke buku besar atau yang biasa disebut posting, yaitu :

  1. Catat saldo awal buku besar dari neraca awal (jika perusahaan sudah berdiri sebelumnya periode bersangkutan dan mempunyai laporan keuangan pada periode sebelumnya). Akun yang ada di sisi debet neraca dicatat sebagai saldo awal debit akun buku besar dan akun yang ada di sisi kredit neraca dicatat sebagai saldo awal kredit akun buku besar.
  2. Untuk mencatat tanggal pada buku besar diambil dari kolom tanggal transaksi pada jurnal kemudian pindahkanlah ke kolom tanggal akun buku besar yang bersangkutan. Secara berurutan mulai dari tanggal termuda.
  3. Catat keterangan buku besar yang diambil dari keterangan/uraian jurnal ke dalam kolom keterangan pada akun buku besar yang bersangkutan.
  4. Catatlah jumlah debit akun pada jurnal ke kolom debet akun buku besar yang bersangkutan dan mencatat jumlah kredit akun pada jurnal ke kolom kredit akun buku besar yang bersangkutan.
  5. Catatlah nomor halaman jurnal yang diposting ke kolom referensi (Ref) pada akun buku besar yang bersangkutan.
  6. Jika akun dalam jurnal sudah dipindahkan atau diposting ke dalam akun buku besar maka di kolom referensi jurnal dicatat dengan nomor kode akun yang bersangkutan agar menandakan bahwa akun tersebut sudah diposting.
  7. Jika menggunakan akun buku besar yang berbentuk tiga kolom atau empat kolom, maka carilah saldonya dengan cara membandingkan antara keseluruhan saldo debit dengan kredit transaksi sebelum dimasuki oleh transaksi periode baru. Untuk mendapatkan saldo akhir dari setiap akun.

Pencatatan yang akun saldo awalnya debit akan menambah saldo debit dan mengurangi saldo kredit, sedangkan sebaliknya pencatatan yang akun saldo awalnya kredit akan menambah saldo kredit dan mengurangi saldo debit. Dalam memposting perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh memposting mulai dari satu akun keseluruhan saja tetapi harus berdasarkan tanggal yang termuda. Misal, pada saat ketika posting Anda ingin posting akun kas saja terlebih dahulu mulai dari tanggal termuda hingga tanggal akhir kemudian piutang usaha lalu persediaan, hal tersebut tidak boleh. Anda harus posting per tanggal, contoh tanggal 2 pada jurnal terdapat jurnal pembelian (D) dank kas (K), maka Anda harus posting pembelian dan kas.

Contoh posting :

Jurnal Umum

Posting

Posting

Posting

Posting

Pembiayaan Pembangunan Negara Berasal Dari Pajak

Jasakonsultankeuangan.co.id - Dalam perencanaan APBN di setiap tahunnya ada beberapa sumber penerimaan negara yang telah direncanakan, yaitu :

  • Penerimaan pajak
  • Penerimaan hibah
  • Penerimaan negara bukan pajak

Tetapi kenyataannya sumber penerimaan negara yang paling banyak dan paling berperan adalah penerimaan dari pajak. Dapat dikatakan pajak yang selalu menjadi penopang dalam pembiayaan urusan negara. Hampir 70% semua pembiayaan negara berasal dari pajak mulai dari pembangunan infrastruktur, subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan pembayaran gaji pegawai negara. Terutama untuk pembangunan infrastruktur semua pembiayaan bersumber dari pajak, jika tidak ada pajak maka pembangunan negara tidak akan berjalan lancar dan masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas pembangunan negara.

Negara tidak dapat mengharapkan sumber penghasilan lainnya kalau tidak berasal dari pajak pendapatan negara akan kecil. Seperti penerimaan negara bukan pajak, arti dari penerimaan negara bukan pajak yaitu salah satunya dari BUMN tetapi pada saat pelaporan laporan keuangan, banyak BUMN yang sering melaporkan hasil yang rugi sehingga tidak bisa bagi hasil dengan negara.

Semakin banyak penerimaan negara dalam pajak yang berasal dari pembayaran masyarakat maka akan semakin banyak pembangunan negara. Pembayaran pajak tidak akan merugikan karena pajak dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sudah banyak pembangunan negara yang dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, rumah sakit umum, dan kantor polisi. Pembayaran pajak oleh wajib pajak memang tidak dapat dirasakan secara langsung benar – benar oleh wajib pajak dan untuk wajib pajak sendiri, tetapi akan dapat dirasakan di masa mendatang dan dirasakan oleh masyarakat negara.

Sejak lahir kita sudah merasakan fasilitas negara, fasilitas – fasilitas tersebut berasal dari pajak juga. Jadi, memang sudah kewajiban kita untuk membayar pajak, hanya pada saat meninggal dunia saja kita tidak akan membayar pajak lagi.

Masyarakat juga tidak perlu takut dengan penggunaan pajak yang wajib pajak sudah dibayarkan, misal wajib pajak takut pemerintah akan korupsi atas penerimaan pajak negara. Pada saat ini sistem pemerintahan negara sudah transparan sehingga kita dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran negara secara detail.

Belajar Memahami Persamaan Dasar Akuntansi

Jasakonsultankeuangan.co.id - Bagi Anda untuk pemula dalam ilmu pengetahuan Akuntansi dan yang ingin benar – benar mengetahui ilmu pengetahuan Akuntansi maka materi yang Anda pelajari pertama kali adalah mengenai persamaan dasar Akuntansi. Pada saat SMP jika Anda mendapatkan mata pelajaran Pembukuan maka Anda juga akan dapat materi dasar ini dan ketika SMK dengan jurusan Akuntansi awal pertama yang dipelajari juga adalah materi persamaan dasar Akuntansi. Bahkan ketika menjadi mahasiswa, dalam awal kuliah semester 1 materi persamaan dasar Akuntansi akan menjadi materi pembuka.

Persamaan dasar Akuntansi akan menjadi bekal pengetahuan untuk memahami ilmu Akuntansi lebih dalam nantinya. Karena persamaan dasar Akuntansi menggambarkan hubungan dan pengertian kelompok akun yang terdapat di laporan keuangan. Jika kita mengerti persamaan dasar Akuntansi maka kita dapat membaca laporan keuangan dan dapat mencatat transaksi – transaksi yang terjadi. Ada 5 kelompok akun dalam Akuntansi, yaitu :

  • Harta, dengan kepala nomor akun 1
  • Kewajiban, dengan kepala nomor akun 2
  • Modal, dengan kepala nomor akun 3
  • Pendapatan, dengan kepala nomor akun 4
  • Beban, dengan kepala nomor akun 5

Dan untuk laporan keuangan ada 3 bagian yang terpenting dan yang harus disajikan, yaitu :

  • Laporan Rugi/Laba
  • Laporan Perubahan Modal atau Laporan Laba Ditahan
  • Neraca

Untuk bagian laporan rugi/laba kelompok akun yang berhubungan, yaitu pendapatan dan beban. Dan untuk kelompok harta, kewajiban, dan modal akan berhubungan dengan laporan keuangan perubahan modal atau laba ditahan dan berhubungan dengan neraca.

Berikut pengertian kelompok – kelompok dalam Akuntansi yang sering digunakan :

  • Harta

Kekayaan yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Contoh : kas, piutang dagang, persediaan, dan perlengkapan

  • Kewajiban

Pengertian dari kewajiban adalah hutang usaha, tanggung jawab perusahaan untuk melunasinya. Contoh : hutang dagang, hutang usaha, dan hutang bunga

  • Modal

Sumber uang yang menjadi awal untuk pembiayaan kegiatan operasional selama berjalannya usaha. Contoh : modal pemilik

  • Pendapatan

Kas yang diterima perusahaan dari lawan perusahaan setelah menggunakan barang atau jasa perusahaan kita. Contoh : pendapatan jasa atau pendapatan bunga

  • Beban

Aliran kas keluar yang digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan operasional usaha. Contoh : beban gaji, beban iklan, dan beban perlengkapan

  • Prive

Pengambilan modal untuk kepentingan pribadi owner.

Dalam persamaan dasar Akuntansi menggunakan rumus – rumus dan rumus – rumus tersebut adalah menjadi prinsip dalam membuat laporan keuangan dan mencatat transaksi – transaksi.

  • Harta = Hutang + Modal
  • Harta = Hutang
  • Harta = Modal
  • Modal = Harta - Modal
  • Harta + Biaya = Hutang + Modal + Pendapatan
  • Harta = Hutang + Modal +Pendapatan – Beban

Dari pencatatan persamaan dasar akuntansi maka dapat diketahui perubahan kekayaan di setiap transaksi terutama kelompok akun modal dan dapat mengetahui jumlah biaya yang digunakan dalam satu masa periode akuntansi.

Fungsi Konsultan Pajak Untuk Perusahaan

Jasa Konsultan Keuangan - Peraturan atau ketentuan perpajakan di Indonesia ini sangat banyak sekali dan hal tersebut dapat membuat wajib pajak bingung dengan sistem perpajakan di Indonesia. Khususnya untuk perusahaan – perusahaan di Indonesia, banyak sekali urusan perpajakan dalam perusahaan. Tidak sebanding dengan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi lebih dapat dikatakan lebih mudah daripada wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi dapat dimengerti secara cepat dan peraturan atau ketentuannya juga tidak sesulit dan sebanyak wajib pajak badan. Banyak hal yang harus dilaporkan oleh wajib pajak badan, seperti contohnya : PPN, PPh 25, PPh 23, PPh 21, dan lain – lain.

Pemerintah lebih mendetailkan untuk urusan wajib pajak badan karena pendapatannya lebih besar daripada wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan konsultan pajak untuk membantu perusahaan menyelesaikan urusan perpajakannya. Perusahaan tidak ingin bermasalah dengan negara karena jika sudah berurusan dengan negara maka akan sulit untuk kegiatan operasional perusahaan dan akan terkena sanksi yang cukup berat. Misalnya, seperti perusahaan yang didirikan di Indonesia dan berproduksi di Indonesia maka harus mempunyai NPWP, jika tidak punya NPWP maka perusahaan lain akan bertanya – tanya mengenai identitas perusahaannya.

Banyak perusahaan yang terlibat kasus perpajakan karena mereka kurang paham dengan sistem dan peraturan perpajakan. Jika sudah terkena kasus perpajakan disini peran konsultan pajak, konsultan pajak membantu untuk menyelesaikan. Dan apalagi ketika memasuki masa pelaporan SPT tahunan, maka peran konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk membuat laporan fiskal yang akan dilaporkan ke KPP setempat. Laporan fiskal adalah laporan keuangan yang berdasarkan peraturan - peraturan perpajakan. Dan pada akhir tahun banyak sekali jenis pajak yang harus dilaporkan oleh wajib pajak badan. Maka wajib pajak badan harus menginput dan merekap transaksi dan bukti yang berkaitan dengan perpajakan. Pada saat akhir tahun keuntungan dari menggunakan konsultan pajak sangat sekali terasa membantu wajib pajak.

Konsultan pajak dapat disebut sebagai patner dan diibaratkan jika dalam hukum, konsultan pajak adalah seperti pengacara wajib pajak.

Fungsi lain dari konsultan pajak, yaitu :

  • Membantu mengurus dan menyiapkan yang akan dilapor sesuai ketentuan perpajakan untuk suatu perusahaan
  • Karena wajib pajak badan tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan perkembangan perpajakan maka konsultan pajak berfungsi untuk mengatur pajak perusahaan sesuai perkembangan peraturan yang berlaku
  • Konsultan pajak memberikan bimbangan untuk wajib pajak
  • Konsultan pajak dapat menekan biaya dalam membayar pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan
  • Dengan menggunakan jasa konsultan pajak dapat mengurangi resiko kesalahan dalam perpajakan
  • Mengurangi beban perusahaan, perusahaan dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya
  • Konsultan pajak akan mendampingi jika terjadi pemerikasaan, pengajuan banding, dan keberatan

Walaupun dalam perusahaan terdapat staff accounting ataupun staff pajak tetapi sama saja tidak dapat semua perkembangan perpajakan dapat diketahui karena berbeda dengan konsultan pajak, konsultan pajak adalah profesi yang khusus menangani perpajakan. Khususnya untuk perpajakan yang berurusan dengan luar negeri.

Jadi, konsultan pajak sangat up to date sekali untuk perkembangan pajak mulai dari cara perhitungan, tata cara pengisian lampiran, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak. Konsultan pajak juga memiliki komunitas. Bahkan untuk sistem perpajakan secara online dan sistem pajak secara program, konsultan pajak lebih berpengalaman dan bahkan konsultan pajak mempunyai program tersendiri untuk memudahkan pekerjaannya.

PKP Wajib Pakai E-faktur

Dengan perkembangan teknologi semua kegiatan transaksi bisnis dan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Teknologi sangat membantu dalam hal apapun. Seperti yang dilakukan pemerintah, salah satu cara untuk memudahkan wajib pajak dalam urusan perpajakan maka pemerintah menggunkan sistem – sistem teknologi. Pada saat ini PKP (Pengusaha Kena Pajak) sudah diwajibkan menggunakan e-faktur untuk PPN, PPN masukan maupun PPN keluaran. Dengan sistem e-faktur ini bertujuan agar PKP tidak kesulitan dan repot dalam membuat PPN. Dan di sisi lain, agar PKP tidak dapat bermain – main dengan pajak.

Pemerintah sudah mengembangkan program – program berbasis teknologi dalam perpajakan. Jika dulu faktur dibuat secara manual dan nomor faktur dapat diminta ke KPP setempat serta bila salah dapat diganti dengan nomor faktur yang sama dengan yang salah. Saat ini karena sudah menggunakan sistem teknologi secara online yang didukung dengan internet, e-faktur untuk PPN masukan hanya cukup diinput :

  • Nama lawan transaksi
  • NPWP lawan transaksi
  • DPP
  • Tanggal faktur
  • PPN
  • Dapat dikreditkan ke masa pajak berapa

Sistem e-faktur akan saling berhubungan dengan sistem Dirjen pajak sehingga tidak ada PKP yang dapat bermain curang. E-faktur yang sudah diterbitkan memiliki masa waktu tenggang 3 bulan untuk dapat dikreditkan.

Untuk PPN keluaran, PKP juga cukup menginput detail – detail transaksi dan kemudian PPN masukan atau PPN keluaran di upload untuk dibubuhkan dengan barcode. Jika faktur sudah di upload tetapi salah maka masih bisa diganti. Jika nomor faktur awal diawali 010 maka ketika diganti berubah menjadi 011.  Pada aplikasi e-faktur juga PKP dapat membuat SPT masa PPN secara otomatis. Dan untuk nomor e-faktur juga PKP dapat meminta secara online melalui web pajak atau dapat meminta secara manual ke KPP Anda terdaftar.

Tetapi kendalanya terdapat pada alamat lawan transaksi, alamat lawan transaksi harus sesuai dengan alamat yang didaftarkan ke KPP. Dan lawan transaksi wajib mengisi kecamatan, RT, RW, blok, dan kelurahan. Untuk RT, RW, dan blok jika tidak ada dapat diganti dengan 000 tetapi untuk kelurahan dan kecamatan wajib diisi. PKP harus meminta kedetailan alamat lawan transaksi. Dengan program aplikasi e-faktur maka membuat transaksi PKP lebih teliti dan terinci.

Akuntan Indonesia Masih Tertinggal Dengan Negara Lain

Jasa Konsultan Keuangan - Pada awal tahun kemarin tanggal 1 Januari 2016, kita sudah memasuki masa MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau era pasar bebas. Dimana negara – negara ASEAN  bebas menjual produk dan jasa ke negara – negara ASEAN dan untuk para pekerja juga dapat bekerja di negara – negara ASEAN. Istilahnya para pekerja dapat merantau ke negara anggota ASEAN. Tujuan dari MEA adalah untuk menarik investor – investor asing untuk menanam modal di negara – negara ASEAN dan untuk menyaingi negara Amerika dan China. Tujuan lainnya juga adalah agar dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas.

Ketika masa MEA maka persaingan demi persaingan mulai terjadi. Khususnya untuk para pekerja, pemerintahan, dan pengusaha di Indonesia harus menyadari bahwa negara kita masih lemah dan seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia di Indonesia masih kurang aktif dan berprestasi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Apakah kita bisa bersaing menghadai MEA ?

Kelulusan jurusan pendidikan yang paling banyak di Indonesia adalah Akuntansi. Indonesia tiap tahunnya meluluskan kurang lebih 35.000 mahasiswa akuntansi. Negara Indonesia yang paling berkontribusi dalam kelulusan mahasiswa akuntansi. Artinya sebenarnya dalam era MEA ini Indonesia sudah memegang dalam profesi akuntan. Akan banyak peluang akuntan Indonesia untuk lebih berkarier. Tetapi kenyataannya akuntan Indonesia masih tertinggal dengan negara lain. Akuntan dan pemerintah harus berusaha keras untuk menangani masalah ini.

Pemerintah sudah mempunyai salah satu solusi, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan akuntan Indonesia dan meningkat akuntan yang beregistrasi dan mempunyai sertifikat – sertifikat mengenai ilmu akuntansi. Dengan bekal pengetahuan dan sertifikat dapat membantu para akuntan Indonesia untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya dalam profesi akuntan. Untuk menjalankan solusi tersebut pemerintah bekerja sama dengan organisasi IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), stakeholder, dan ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales). Pemerintah juga berharap bagi para lulusan akuntansi untuk menyiapak strategi – stratergi yang bermutu untuk menghadapi persangaian di era MEA ini. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, persaingan akan semakin lebih ketat akuntan harus lebih relevan.

Klien Kami "saat ini"