Pajak Transportasi Online dan Offline Harus Sama

Gubernur Jakarta, Ahok menyarankan mengenai permasalahan taksi online dan taksi offline yang memiliki plat kuning dan plat hitam harus sama regulasinya terutama dalam pajak. Transportasi taksi online sama seperti taksi offline sama – sama menguntungkan warga namun peraturannya harus sama. Ahok tidak ingin perlakuan taksi online berbeda dengan taksi offline dalam membayar pajak kendaraan atau pun hal lainnya. Jika taksi online dibiarkan saja dengan tarif pajak plat hitam maka tidak adil dengan taksi yang berplat kuning dan peraturan pool taksi juga harus legal agar dapat bersaing secara sehat. Setiap usaha atau bisnis harus mengikuti peraturan negara dan membayar pajak sesuai dengan peraturannya yang sesuai dengan bidang bisnisnya.

Syarat taksi yang resmi adalah :

  • Membayar pajak sesuai dengan bidang usaha
  • Menyediakan pool dan bengkel
  • Mempunyai KIR
  • Dalam pencatatan akuntansinya jelas
  • Ada asuransi untuk setiap mobil
  • Memiliki izin yang jelas

Dalam perhitungan pajak transportasi plat kuning dan plat hitam berbeda dan setiap perusahaan harus menjadi PKP dan memiliki NPWP serta harus lapor pajak bulanan dan pajak tahunan. Jika transportasi dengan plat kuning maka transportasi tersebut diperuntukan untuk kendaraan umum dan jika untuk kendaraan berplat hitam, kendaraan tersebut hanya untuk kendaraan pribadi dan pengenaan tarifnya juga berbeda. Tidak adil bagi usaha taksi lain jika dibedakan.

Tax Planning Untuk Penghematan Pajak Perusahaan

Tax planning adalah perencanaan yang dilakukan untuk mengatur pajak perusahaan agar pajak yang dibayar tidak melebihi dari jumlah yang sebenarnya. Tax planning diperbolehkan dan dilegalkan, asal tidak melanggar peraturan – peraturan perpajakan. Perusahaan yang ingin melakukan tax planning harus didampingi oleh jasa konsultan keuangan agar tidak melanggar ketentuan – ketentuan pajak. Syarat tax planning yang dilakukan perusahaan legal, yaitu :

  • Tidak melanggar peraturan
  • Secara bisnis dan pajak dapat diterima
  • Bukti transaksi ataupun data pendukung lainnya memang benar ada dan memadai

Tax planning merupakan salah satu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat meminimkan biaya pajak secara legal. Dalam manajemen tax planning ada beberapa strategi untuk dilakukan dalam perencanaan meminimkan biaya pajak secara legal, yaitu :

  • Tax Saving

Perencanaan yang dilakukan dengan cara memilih alternatif pengenaan pajak dengan tarif pajak terendah untuk mengefisiensikan biaya pajak perusahaan

  • Tax Avoidance

Perencanaan dengan cara menghindar dari pengenaan pajak melalui transaksi yang merupakan bukan objek pajak

  • Perusahaan harus menghindari pelanggaran peraturan perpajakan, jika perusahaan tidak dapat fokus mengikuti perkembangan tentang peraturan perpajakan maka disarankan perusahaan menggunakan konsultan pajak untuk membantu Anda agar tidak terkena saksi administrasi yang berupa : bunga, denda, dan kenaikan dan saksi pidana atau kurungan.
  • Menunda Pembayaran Kewajiban

Perusahaan dapat menunda pembayaran kewajiban pajak yang sudah ditentukan oleh pajak. Seperti contohnya PPN, PPN dapat dibayarkan pada akhir bulan berikutnya dan batas akhir pembayarannya juga pad akhir bulan berikutnya. Dan dapat menerbitkan faktur pajak tidak lebih 3 bulan atau pada bulan berikutnya khususnya untuk penjualan kredit.

  • Mengoptimalkan Kredit Pajak Yang Diperkenankan

Perusahaan dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong oleh pihak luar asalkan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan. Seperti PPN Masukan, PPh 23, dan PPh 22 atas pembelian solar dan/atau impor.

Tax planning harus tetap memperhatikan dan mengikuti peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar aturan dan tetap  legal.

Pentingnya Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Umumnya orang akan berpikir laporan keuangan hanya diperuntukan sebatas untuk para owner dan  perusahaan untuk sekedar data saja. Sebenarnya laporan keuangan sangat berperan dalam kelancaran kegiatan usaha. Laporan keuangan diperlukan untuk pihak internal perusahaan seperti karyawan, manager, dan owner dan untuk pihak eksternal seperti pemerintah, investor, dan kreditur. Maka banyak perusahaan besar menggunakan jasa konsultan keuangan untuk membuat laporan keuangan yang benar agar terbebas dari kasus laporan keuangan dan agar para manager dapat mengambil keputusan dengan baik dan tepat. Apalagi dalam pasar modal laporan keuangan sangat memiliki fungsi yang strategis bagi investor. Perusahaan besar yang Go Pubilik yang memakai Tbk di belakang nama perusahaan, laporan keuangannya akan disebarkan melalui media – media. Salah satunya manfaat laporan disebarkan adalah untuk menarik investor agar menanam modal pada perusahaan kita.

Dari laporan keuangan perusahaan akan menggambarkan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dianalisis untuk kepentingan – kepentingan tertentu. Analisis laporan keuangan dengan cara menganalisis setiap masing – masing akun yang terdapat pada laporan keuangan  dan juga menganalisis setiap bagian laporan keuangan. Bagian – bagian laporan keuangan, yaitu :

  • Neraca
  • Laporan Rugi/Laba
  • Laporan Laba Ditahan
  • Laporan Arus Kas
  • Catatan Atas Laporan Keuangan

Setelah menganalisis suatu laporan maka hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk beberapa keperluan seperti :

  • Membuat keputusan melanjutkan kegiatan operasional suatu usaha
  • Dalam pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi
  • Keputusan dalam menentukan pembelian atau menyewa mesin untuk produksi
  • Menentukan penerbitan saham
  • Melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank atau kreditur lainnya
  • Keputusan untuk mengelolah perusahaan

Untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah orang yang profesional dalam bidang Akuntansi dan Keuangan seperti pada jasa konsultan keuangan dapat membantu Anda dalam menganalisis laporan keuangan.

Konsultan Pajak Surabaya Yakin Target Setoran Terpenuhi

Kota Surabaya dalam pencapaian target penerimaan pajak sangat berperan dan untuk tahun ini kota Surabaya optimis memiliki peluang yang besar untuk dapat mencapai 90% dari target yang sudah ditetapkan senilai Rp 44,20 triliun. Dan dapat lebih mencapai dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya dapat mencapai 83% dari target. Kota Surabaya dan daerah Jawa Timur sangat memiliki potensi yang besar untuk sisi pajak karena pengusaha di kota Surabaya dan daerah Jawa Timur banyak yang berpatisipasi dan berdedikasi mengenai kemajuan urusan ekonomi negara. Walaupun begitu penerimaan target pajak di kota Surabaya dan daerah Jawa Timur juga bergantung pada sikap wajib pajak memandang kewajiban membayar pajak dan bergantung pada kebijakan pajak yang ditetapkan.

Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) dapat yakin Kota Surabaya dan daerah Jawa Timur bisa mencapai target karena ada pendorongnya yaitu undang – undang yang telah diterbitkan mengenai tax amnesty dengan begitu diharapkan dapat mendongkrak setoran pajak di kota Surabaya dan daerah Jawa Timur.

Target penerimaan pajak di kota Surabaya dan Jawa Timur dinaikan 36,3% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 32,42 triliun. Oleh karena itu, tahun ini Kanwil DJP Jatim I lebih mendorong pembayaran pajak kepada bidang sektor jasa keuangan, properti, ritel, dan pelayaran yang dinilai lebih dapat membersarkan penerimaan setoran pajak.

Ketegasan Listrik Harus Tepat Sasaran

Listrik bersubsidi sebenarnya disalurkan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan tetapi pada kenyataannnya listrik disalurkan ke sasaran yang tidak tetap. Listrik lebih disalurkan ke sektor – sektor yang bersifat konsumtif ke sektor yang lebih kegiatannya produktif.  Setengah dari subsidi listrik diberikan pemerintah kurang tepat secara nasional. Listrik yang bersubsidi, yaitu dengan daya 450 VA dan 900 VA dimanfaatkan oleh kalangan menengah atas juga. Padahal setiap tahun dalam pembuatan APBN presiden selalu menganggarkan untuk subsidi listrik tetapi masih banyak saja warga yang tidak bisa menikmati listrik, terutama warga Indonesia yang tinggal di permukiman pendalaman sangat minim sekali untuk penerangannya.

Kesalahan dalam menyalurkan subsidi listrik karena sasaran pola dalam menyalurkannya dilakukan dengan mudah dan tidak akan banyak pekerjaan yaitu dengan cara memberikan subsidi ke semua pelanggan yang memasang daya 450 VA dan 900 VA. Pola menyalurkan subsidi ini juga sama seperti subsidi BBM, memberikan subsidi bahan bakar jenis premium sedangkan banyak kendaraan pribadi terutama mobil yang menikmati subsidi tersebut. Masyarakat yang miskin dan tidak memiliki mobil tidak bisa menikmati subsidi.

Namun kini pemerintah telah berupaya dalam perbaiki sasaran subsidi listrik dengan cara mapping data warga miskin, kriteria warga yang miskin dari data mapping juga harus diperjelas. Kemudian listrik bersubsidi tersebut harus disalurkan ke warga – warga tersebut yang sudah di data.

Sistem Pelaporan Pajak Terbaru e-filing

Dirjen pajak dan pemerintah semakin memanfaatkan kecanggihan perkembangan teknologi untuk mempermudahkan wajib pajak dalam mengurus perpajakan dan menangani kekurangan tenaga kerja dalam dirjen pajak. Baru – baru ini pemerintah dan dirjen pajak telah membuat layanan yang mempermudahkan wajib pajak untuk melaporakan SPTnya sehingga saat pelaporan wajib pajak tidak perlu antri lama – lama untuk melaporkan SPTnya. Layanan tersebut yang ditingkatkan oleh dirjen pajak adalah dengan layanan e – filing, e – filing adalah cara penyampaian atau pelaporan SPT dengan cara elektronik yang dilakukan online dan real time yang dapat diakses melalui website dirjen pajak atau penyedia layanan SPT elektronik.

SPT tahunan PPh orang pribadi dan badan pun sudah dapat menggunakan langsung pelaporan dengan layanan e – filing. Dan penyampaian SPT pajak lainnya juga dapat dilaporkan menggunakan layanan e – filing yang berupa Loader e – SPT, SPT tersebut sebelumnya sudah dibuat melalui aplikasi e – SPT. Tetapi sebelum menggunakan e – filing, wajib pajak orang pribadi ataupun badan harus mengajukan permohonan e – FIN pada KPP tempat NPWP wajib pajak terdaftar dengan syarat dokumen, yaitu :

  • Fotocopy KTP;
  • Fotocopy NPWP;
  • Formulir pengajuan e – FIN.

Setelah e – FIN sudah kita miliki maka batas waktu untuk mendaftarkannya pada layanan e – filing hanya 30 hari. Proses penggunaan e – filing akan selalu menggunakan email, jadi pastikan Anda memiliki email, email tersebut valid, dan Anda selalu ingat alamat email dan passwordnya.

OJK dan KPK Mulai Kerja Sama

Untuk demi memberantas korupsi dan memajukan negara Indonesia, para lembaga – lembaga negara bekerja sama membuat perencanaan usaha – usaha dan melaksanakan tindakan dari perencanaan tersebut secara bersama – sama. Lembaga – lembaga negara yang telah bekerja sama adalah OJK dan KPK dalam memberantas korupsi. Diharapkan dengan kerja sama antara OJK dan KPK semakin efektif dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dalam bidang sektor jasa keuangan di Indonesia ini yang semakin berkembang dalam tindakan korupsi. Kerja sama antara OJK dan KPK tidak hanya pada pemerintahan saja tetapi juga untuk sektor lainnya.

Kerja sama antara OJK dan KPK adalah wujud dari pelaksanaan tindakan pemerintah dalam Good Governance OJK untuk industri jasa keuangan yang sudah menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Dalam penerapan Good Governance di bidang industri jasa keuangan, OJK masih selalu terus dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja dan kualitas dalam penerapan Good Governance menangani industri jasa keuangan. Karena jika keputusan – keputusan yang diambil kurang efektif bisa menimbulkan krisis keuangan seperti tahun 1998 dan 2008. Upaya yang dilakukan OJK dan KPK dalam kerja sama ini, yaitu :

  • Tetap melaksanaan tugas dan wewenangnya masing – masing
  • Pertukaran informasi dan data
  • Kerja sama dalam menetapkan program untuk pencegahan tindak pidana korupsi
  • Sebagai narasumber dalam pelaksanaan tugas masing - masing
  • OJK dikhususkan ahli dalam menangani perkara kasus tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan

OJK juga khusus menangani lembaga keuangan maupun lembaga non – keuangan sehingga peluang untuk korupsi di negara Indonesia dapat ditangani dengan cepat.

Dirjen Pajak Menggunakan Aplikasi Geotagging

Saat ini Dirjen Pajak benar – benar memanfaatkan perkembangan IT dan internet untuk mengejar target pajak untuk APBN 2016. Pada saat ini Dirjen Pajak menggunakan aplikasi Geotagging untuk meningkatkan kinerja Dirjen Pajak. Dan karena Dirjen Pajak masih kekurangan tenaga kerja sedangkan jumlah peningkatan wajib pajak tiap tahunnya meningkat. Sehingga para pegawai perpajakan tidak perlu melihat ke rumah dan tempat usaha satu per satu. Dengan aplikasi Geotagging ini Dirjen Pajak akan mengambil foto usaha – usaha yang ramai kemudian akan dicocokan dengan data – data NPWP wajib pajak usaha tersebut dengan tujuan pengecekan kebenaran wajib pajak dalam membayar pajak dan mengecek apakah usaha tersebut sudah terdaftar dalam perpajakan. Dengan aplikasi Geotagging ini Dirjen Pajak dan KPP akan lebih dekat dengan wajib pajak dan masyarakat.

Aplikasi Geotagging adalah aplikasi berbasis website yang menggunakan peta seperti pada Google Maps. Semua KPP akan diberikan aplikasi tersebut untuk memantau wajib pajak dan mencari wajib pajak yang curang. Jika ketika wajib pajak dideteksi Geotagging tidak mempunyai NPWP maka akan bertanda warna merah dan KPP setempat akan memberikan surat peringatan. Dengan aplikasi ini, Dirjen Pajak dan KPP setempat dapat menyelidiki objek – objek pajak yang berpotensi. Hanya cukup mendokumentasikan kemudian dari sistem dicocokan dengan data – data wajib pajak. Untuk aplikasi Geotagging Dirjen Pajak tidak terlalu memakan biaya yang terlalu banyak sehingga tidak menggunakan uang negara dan lebih efisien. Pada saat ini Dirjen Pajak sedang memasukan titik koordinat lokasi KPP di seluruh Indonesia, ditargetkan pada bulan April 2016 KPP sudah bisa menggunakan aplikasi Geotagging.

Penjelasan Lengkap Buku Besar Akuntansi

Dalam siklus akuntansi setelah jurnal umum terdapat buku besar, buku besar adalah kumpulan dari setiap masing – masing akun yang satu sama lainnya saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang sistematis. Dapat dikatakan buku besar adalah rekapan semua transaksi yang terjadi selama periode akuntansi  dari masing – masing akun. Pada buku besar akuntansi pasti kita sering kali mendengar istilah posting, posting adalah kegiatan memindahkan catatan jurnal umum ke perkiraan buku besar. Setiap transaksi yang telah dicatat secara kronologis ke dalam jurnal umum dipindahkan ke masing – masing akun yang bersangkutan. Dalam buku besar kita dapat mengetahui perubahan kegiatan – kegiatan transaksi masing – masing akun sehingga jika kita ingin mencari kesalahan posting atau kesalahan jurnal dapat dilihat secara detail dari buku besar.

Tetapi untuk akun tertentu buku besar tidak dapat menyediakan data secara rinci, khususnya pada akun piutang dagang, persediaan, dan hutang dagang. Untuk ke – tiga akun tersebut pada buku besar hanya dapat melihat transaksinya secara global saja. Maka untuk, piutang dagang, persediaan, dan hutang dagang diperlukan buku rincian tambahan. Maka ada 2 jenis buku besar, yaitu :

  • - Buku Besar Umum

Buku besar jenis ini adalah buku besar induknya, mencatat secara global di setiap peristiwa kegiatan transaksi. Untuk buku besar umum ini harus dibuat untuk semua akun.

  • - Buku Besar Pembantu

Ada juga buku besar pembantu yang berfungsi sebagai buku besar tambahan. Buku besar pembantu hanya khusus dibuat untuk akun piutang dagang dan hutang dagang sebagai rincian dari transaksi piutang dagang dan hutang dagang. Nama yang digunakan juga berdasarkan nama debitur untuk buku besar pembantu piutang dan kreditur untuk buku besar pembantu hutang.

Dengan adanya buku besar maka dapat mengurangi kesalahan – kesalahan dalm pencatatan dan kita dapat mengetahui jumlah saldo akhir pada saat tanggal kapanpun.

  • Ada beberapa bentuk buku besar, yaitu :
    • - Buku Besar T
    • Buku Besar T
    • - Buku Besar Bersaldo Tunggal
    • Buku Besar Bersaldo Tunggal
    • - Buku Besar Bersaldo Rangkap
    • Buku Besar Bersaldo Rangkap
    • - Buku Besar Skontro/Horizontal
    • Buku Besar Skontro Horizontal

Realisasi Penerimaan Pajak Pada APBN 2016

APBN 2016

APBN 2016

Lihatlah postur APBN 2016 diatas

Perhatikan pada pendapatan negara APBN 2016

Apakah realistis atau tidak ?

Tidak realistis, bukan ?

APBN 2016 yang sudah disahkan oleh DPR nilai nominalnya tidak realistis karena yang terlalu tinggi nilai nominalnya dan pemerintah terlalu optimis sedangkan adanya ancaman dari pengaruh ketidakpastian ekonomi secara global, prospek ekonomi global pada tahun 2016 belum bisa dipastikan membaik, dan pada tahun 2016 sudah berlakunya MEA. Dan untuk pertumbuhan ekonomi akan sulit mencapai kondisi yang baik karena ekonomi global sangat dipengaruhi oleh ekonomi China. Sedangkan perekonomian China susah ditebak maka akan berdampak pada harga minyak dunia yang bisa menurun.

Untuk target pajak pada APBN 2016 ini dinaikkan menjadi Rp.1.360,1 triliun yang sebelumnya pada tahun 2015 sebesar Rp.1.201,7 triliun. Target penerimaan pajak APBN tahun 2015 saja tidak mencapai target apalagi APBN 2016 untuk penerimaan pajak dinaikkan kembali. Dirjen Pajak juga sudah menyerah untuk pengejaran target pajak. Pada tahun 2015 padahal pemerintah sangat gencar mencari cara untuk mencapai target. Banyak perusahaan di seluruh Indonesia yang diperiksa mengenai perpajakannya oleh pihak pajak. Di tahun 2015, banyak perusahaan yang mulai gerah dengan pemerintah mengenai perpajakan. Dapat mengakibatkan para pengusaha kecil sulit berkembang dan malas untuk membuka usaha. Pemerintah menganggap perusahaan tidak pernah rugi dan pemerintah selalu membuat perhitungan – perhitungan yang tinggi untuk tarif perpajakan. Sebenarnya terlalu berat bagi wajib pajak jika target pajak dinaikkan karena Dirjen Pajak akan gencar untuk mencapai pajak sehingga yang terbebani wajib pajak.

Banyak pihak yang meminta untuk perubahan APBN 201, salah satunya CITA karena jika tahun 2016 target penerimaan pajak tidak tercapai akan mengulang kejadian pada target pajak APBN 2015 dan akibatnya Dirjen Pajak akan dipertanyakan kinerja dari Dirjen Pajak. Pemerintah perlu perhitungan ulang dan harus melihat kejadian di tahun 2015 dan sebelum – sebelumnya. Apalagi target pajak APBN 2016 sudah termasuk pengampunan pajak atau tax amnesty akan sulit tercapai.

Pada saat ini masih pemerintah masih menghitung revisi untuk rencana target penerimaan negara atas pajak kemungkinan realisasi target penerimaan pajak pada tahun ini maksimal Rp.1.100,- triliun. Realisasi target penerimaan pajak akan bertambah dengan upaya mendorong revaluasi assets BUMN, perbankan, pendekatan kepada wajib pajak besar, reinventing policy, dan terus meningkatkan pajak dari sector migas. Ada 5 faktor yang harus diperhatikan pemerintah pada saat akan merevisi target penerimaan pajak tahun 2016, yaitu :

  • - Pencapaian target pajak APBN hanya tercapai sesuai dengan RAPBN pada saat tahun 2014
  • - Pada tahun 2014, pertumbuhan pajak hanya mencapai 6,9%
  • - Kegagalan target penerimaan pajak tahun 2015
  • - Kondisi ekonomi pada tahun 2016 akan sama dengan tahun 2015 dan kemungkinan lebih banyak tantangan
  • - Dirjen pajak harus berubah menjadi badan Negara yang semi-independen

Klien Kami "saat ini"